Nasional

PP Muhammadiyah Minta Jokowi Tunda Penerapan UU Tax Amnesty

JAKARTA, KOMPAS.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah berencana mulai tetap mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, seandainya putusan Mahkamah Konstitusi pada sidang hari ini, Rabu (31/8/2016), tak sesuai harapan.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, sejak UU Tax Amnesty disahkan, muncul keresahan terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Menurut dia, UU tersebut memiliki dampak destruktif yg besar ketimbang dampak pemasukan pajak yg ditargetkan oleh pemerintah.

Dia meminta Presiden Joko Widodo menunda penerapan UU Tax Amnesty sampai selesai proses sosialisasi kepada masyarakat.

“UU ini sebaiknya ditunda dulu, sambil menunggu laporan dari masyarakat. Jika telah disosialisasikan, baru mampu diterapkan, karena efektivitas penerimaan pemasukan pajak tak sebanding dengan kegaduhan yg ditimbulkan,” ujar Busyro, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Busyro menjelaskan, dari pertemuan kerja nasional yg diadakan pada 26-28 Agustus 2016 di Yogyakarta, PP Muhammadiyah mendapatkan laporan UU Tax Amnesty justru menjadi beban untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Tidak sedikit, kata Busyro, pelaku UKM yg dibebani dengan sanksi pengampunan pajak yg besar.

Akibatnya, banyak dari mereka yg resah dan terancam gulung tikar.

“Dalam penerapannya, tax amnesty ini menyasar pelaku UKM, sementara konglomerat besar pengemplang pajak dapat menghindar. Presiden harus berhati besar dan tak perlu gengsi bagi menunda penerapan UU Tax Amnesty,” kata Busyro.

Pada kesempatan yg sama, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Presiden Joko Widodo tak memahami secara detil mengenai UU Tax Ammesty dan penerapannya di lapangan.

Dia menyebut, penerapan UU Tax Amnesty cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Saya melihat Presiden jokowi tak memahami secara detil. Di media dia bilang sasarannya pengusaha besar. Fakta di lapangan yg merasa terancam, yg patut bayar sanksi adalah kelompok usaha kecil menengah,” ujar dia.

Selain itu, Dahnil juga menyebut dua alasan yg mendasari sikap Muhammadiyah terkait judicial review.

Secara garis besar, dia melihat UU Tax Amnesty mengandung pemufakatan jahat karena ada upaya pengampunan tindak pidana pelanggaran pajak yg dikerjakan oleh pengusaha besar.

“Dari proses penyusunan ada itikad tak baik,” kata Dahnil.

Kompas TV Pencapaian “Tax Amnesty” Masih Sangat Rendah

Sumber: http://nasional.kompas.com