Jakarta Nasional

Presiden, Menteri, Gubernur Kepri Bahas Batam

info Tanjungpinang – Jakarta. Pj.Gubernur Kepri Nuryanto mengatakan jika rapat ini merupakan rapat lanjutan dan pertemuan kali ini adalah yang kedua. Rapat terbatas ini merupakan lanjutan pembahasan harmonisasi hak pengelolaan lahan dan pengalokasian penggantian tanah di Pulau Batam, Rempang, Setokok, Galang dan Galang Baru.

Dan masih akan dilakukan lagi nantinya dengan jadwal yang sedang disesuaikan.
“Rapat terbatas ini yang saya tahu adalah yang kedua, dan akan ada rapat khusus lagi guna merumuskan hasil rapat sebelum-sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa Presiden membahas ini bersama para menteri dan Pemerintah Provinsi Kepri adalah untuk masa depan Kota Batam yang lebih baik lagi, bukan yang lain-lain,” ujar Nuryanto.

Presiden Bersama Para Menteri dan Gubernur Ratas Bahas Batam

Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nuryanto menghadiri undangan rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Presiden Bersama Para Menteri dan Gubernur Ratas Bahas Batam
Presiden Bersama Para Menteri dan Gubernur Ratas Bahas Batam

Para Menteri yang turut diundang dalam rapat terbatas ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaann Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, diundang juga Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi, Kepala BPN, Kepala Bappenas, serta Menteri Penanaman Modal.
Nuryanto kembali menegaskan, kedepannya Pemko Batam akan mendapat tugas yang tidak ringan, Pemko tugas yang tidak ringan, dan dalam menjalankan tugasnya itu akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Gubernur Ikut Bahas PP Batam

Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto, diminta untuk ikut serta membahas Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Wilayah Batam. Permintaan disampaikan setelah Gubernur mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimum (BKK), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Pembahasan PP Batam Bersama Gubernur Kepri
Pembahasan PP Batam Bersama Gubernur Kepri

Rapat selama dua jam itu langsung dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Wapres Jusuf Kalla. Tampak juga dalam rapat tersebut Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang PMK Puan Maharani, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry M. Baldan, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Gubernur Nuryanto dalam kesempatan itu juga diminta bicara fakta di lapangan tentang Batam. Banyak hal yang disampaikan Gubernur. Setelah ratas ini, akan ada rapat teknis membahas penyusunan PP tentang Batam. Termasuk pembenahan BP Batam dan Kawasan Free Trade Zone.

Rapat ini melibatkan sejumlah menteri dalam pengantar ratas, Presiden Jokowi memerintahkan agar dualisme kewenangan dan pengelolaan wilayah antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam diselesaikan. Permintaan ini disampaikan Presiden karena dualisme itu berdampak pada kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Saya ingin masalah-masalah ini diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi. Ditanya kapan penyelesaian itu, Gubernur mengatakan secepatnya.

“Iya, secepatnya,” kata Nuryanto dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimum (BKK), di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa sekarang ini adalah era kompetisi, era persaingan sehingga diperlukan langkah-langkah terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia, baik yang berada di BBK maupun kawasan yang lainnya.
“Seluruh kawasan ekonomi khusus harus mempunyai daya tarik, memiliki daya saing (competitiveness), mempunyai keunggulan-keunggulan,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani menyelesaikan persoalan-persoalan serta mengurai sumbatan-sumbatan yang membuat KEK sulit dibangun dan tidak berkembang dengan baik.