Sikap Aspemo Atas Surat Edaran Kerjasama Publikasi Pemkab Karimun

Karimun (IT) – Berdasarkan informasi berupa surat edaran Pemerintah Kabupaten Karimun nomor 489/HMS/149/XII/2017 mengenai kerjasama publikasi dengan media massa dalam melakukan kegiatan peliputan, penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemda dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Drs Muhamad Tang, MM atas nama Sekda Kabupaten Karimun selaku Asisten Pemerintahan Kesra, dirasa memberatkan para pemilik atau pengelola media online khusunya media lokal yang sedang berkembang Pesat.

Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Kepri langsung mengambil sikap dengan mengajak pihak terkait untuk melakukan dialog sebagai langkah jitu untuk berdiskusi, berkomunikasi secara langsung guna menemukan solusi terbaik bagi Pemda maupun Media.

Aunur Rafiq - Bupati Tanjung Balai Karimun
Aunur Rafiq – Bupati Tanjung Balai Karimun

Berikut ini poin-poin prasyarat untuk melakukan pendaftaran media massa dengan Pemda Karimun sesuai dengan surat edaran yang berlaku pada tanggal 12 s/d 22 Desember 2017:

  1. Mengajukan permohonan kerjasama penyebaran informasi dan publikasi untuk tahun 2018 dengan melampirkan profil perusahaan lengkap dengan dokumen sebagai berikut ; pengesahan menteri hukum dan ham; surat domisili; NPWP; SIUP; TDP; izin-izin teknis lainnya.
  2. Lolos verifikasi Administrasi Dewan Pers.
  3. Pimpinan Redaksi minimal dijabat oleh Wartawan Utama dengan melampirkan photocopy kartu dan surat penunjukan sebagai pemimpin redaksi.
  4. Menempatkan wartawan liputan khusus dikabupaten Karimun,minimal Wartawan muda dengan melampirkan photocopy kartu pers serta terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi yang diakui dewan pers (PWI,AJI dan IJTI)
  5. Melampirkan kliping berita positif tentang pemerintah kabupaten Karimun 3(tiga)bulan terakhir.
  6. Berkas dimasukkan kedalam amplop coklat folio A4.
Surat Edaran Kerjasama Publikasi Pemkab Karimun
Surat Edaran Kerjasama Publikasi Pemkab Karimun

Pengurus ASPEMO Kepri wadah berhimpunnya 65 pemilik media online yang berbadan hukum akan menyambangi Pemkab Karimun dalam waktu dekat untuk bersilaturahmi sekaligus memediasi keberatan 65 para pemilik media online di Kepri terkait kebijakan Pemkab Karimun yang dianggap melakukan tindakan diskriminasi terhadap badan usaha media online yang dilindungi oleh UU.

“Pengurus Aspemo Kepri tempat bernaung badan usaha yang mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi undang-undang di Indonesia menerima keberatan dan keluhan para pemilik media online terkait syarat kerja sama media online dgn Pemkab Karimun, Untuk itu kita jalin komunikasi dan mediasi dengan pemkab Karimun sebelum melakukan langkah hukum seperti yang di rencanakan para pemilik media online,” Jelas Ketua Aspemo Kepri Jonni Pakkun

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Aspemo Kepri Azli Rais Aduspil di dampingi Ketua bidang Organisasi dan hukum Aspemo M.Sukur SH

“Menanggapi situasi ini saya selalu ketua harian menghimbau kepada para pemilik untuk tetap sabar dan tidak menghujat, kita sudah sepakat agar Aspemo bisa mengambil langkah terbaik dan bermartabat karena bagaimanapun Perusahan Pers yang berbadan hukum tetap akan bermitra dengan Pemkab Karimun, maka kita akan tempuh langkah-langkah yang elegan sesuai kaidah Hukum,” Tambah Azli Rais Aduspil.

Sekjen Aspemo Kepri tengah menyiapkan langkah administrasi dan mediasi dengan pemkab Karimun.

“Aspemo Kepri telah berkirim surat ke Pemkab Karimun meminta kesediaan pihak pemkab Karimun dalam hal Ini Bupati Karimun, Sekda Karimun dan Humas agar bisa bertemu dengan pengurus Aspemo dan berdialog, kami berharap dengan dialog ini masalah bisa diselesaikan dengan baik sesuai kaidah hukum dan peraturan yang berlaku, ” Tambah Agung E.H

Sebelumnya dalam acara Dialog bersama anggota Aspemo Hermawanto SH, MH menjelaskan bahwa ada potensi pelanggaran administrasi terkait kebijakan pemkab Karimun dan bisa jadi juga ada pelanggaran norma hukum,

“Jika badan usaha pers menghadapi situasi seperti ini sebaiknya memang mengujinya melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN) agar nanti jelas apakah sebuah kebijakan bisa dipertangungjawabkan sesuai kaidah hukum administrasi negara atau malah harus di batalkan, ” Jelas Hermawanto SH, MH yang sering diminta menjadi kuasa hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dibidang pers. (Rilis Aspemo Kepri)

You might like

About the Author: infotanjungpinang

Hati perlu iman, otak perlu ilmu. Marilah kita beriman dan berilmu. Indahnya hidup berkah dengan berbagi ilmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *