Nasional

Sri Mulyani Dukung KPK Perangi Pengkhianat Di Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yg menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.

“Seperti yg kita sebutkan, bahwa penyakit korupsi dan ketamakan dari staf di Kemenkeu memang harus diperangi,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Sri Mulyani mengaku sejak awal telah mengingatkan jajaran di Kemenkeu, termasuk di Ditjen Pajak, bahwa Presiden Joko Widodo sangat komit bagi memerangi berbagai jenis praktik pungli dan korupsi.

(baca: KPK Tangkap Tangan Pejabat Ditjen Pajak)

Ia menyesalkan ada jajarannya yg tak mendengar peringatan tersebut.

“Kalau di dalam tak mau berubah sendiri berarti ada institusi yang lain yg mulai melakukan,” tambah dia.

Sri menambahkan, operasi tangkap tangkap yg dikerjakan KPK sebenarnya juga yaitu hasil kerja sama dengan Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu.

(baca: Status Hukum Pejabat Ditjen Pajak yg Ditangkap KPK Ditentukan Hari Ini)

IBI bertugas mencari keterangan intelijen mengenai korupsi yg dikerjakan oknum pegawai Ditjen pajak. Informasi itu kemudian dilaporkan ke KPK bagi melakukan penindakan.

“Kalau ada segelintir yg melakukan pengkhianatan, yg aku sebut tadi, kalau orang korupsi dan tamak tak mulai pernah ada batasnya. Dan merekalah yg harusnya dihilangkan atau diperangi bersama,” kata dia.

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

“Benar, tunggu konpers hari ini,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat, Selasa (22/11/2016).

Berdasarkan keterangan yg diperoleh, pejabat di Ditjen Pajak tersebut menerima suap dari pengusaha. Tujuannya ialah bagi mengurangi nilai pajak yg seharusnya ditanggung oleh wajib pajak.

Hingga ketika ini, belum diketahui secara pasti identitas dan jumlah orang yg ditangkap dalam operasi tangkap tangan.

Rencananya, KPK mulai menggelar jumpa pers setelah dikerjakan pemeriksaan dan gelar perkara.

Sumber: http://nasional.kompas.com