Nasional

Wiranto: Peristiwa 1965 Kasus HAM Berat, Penyelesaian Pakai Pendekatan Non-yudisial

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengakui, adanya perbedaan ideologi politik di dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI. Akibatnya, peristiwa tersebut menimbulkan kerugian besar.

Hal itu disampaikan Wiranto seusai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Sabtu (1/10/2016).

Wiranto mengatakan, pemerintah sudah membentuk tim gabungan buat menyelesaikan persoalan itu.

“Bahwa pada tahun 1965 dan tahun sebelumnya sudah terjadi perbedaan secara ideologi politis yg berujung pada makar, sehingga menimbulkan kemunduran dan kerugian besar buat bangsa Indonesia,” kata Wiranto.

Ia mengatakan, pemerintah prihatin atas jatuhnnya korban dalam peristiwa itu. Kendati demikian, buat menyelesaikan masalah yg ada, pemerintah lebih mengedepankan jalur non-yudisial.

“Secara bersungguh-sungguh berusaha menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut melalui proses non-yudisial yg seadil-adilnya agar tak menimbulkan ekses yg berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan agar masyarakat terus mengedepankan penerapan ideologi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari guna mengukuhkan kerukunan bangsa.

Penerapan ideologi Pancasila diperlukan agar peristiwa 1965 tidak lagi terjadi di masa mendatang.

Sumber: http://nasional.kompas.com