Nasional

Wiranto Singgung Demo 2 Desember Jangan Ganggu Eksistensi Negara

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berharap demonstrasi 2 Desember 2016 betul-betul aksi unjuk rasa menuntut keadilan.

“Sebab, harus kalian pisahkan betul antara demonstrasi yg betul-betul menuntut keadilan dan demonstrasi yg milik arah yg lain, mengganggu ketenangan, ketertiban, dan eksistensi negara,” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Wiranto menjelaskan, kalimat “arah lain” yg dimaksud adalah soal penggulingan pemerintahan. Situasi tersebut mewarnai sejarah Indonesia.

“Tentu kami belajar dari masa lalu, tak terulang bagi menghadapi hal-hal yg memecah kami sebagai bangsa. Pengalaman itu menyadarkan kami buat jangan sampai mengulangi lagi,” lanjut Wiranto.

(Baca: Polri: Tidak Usah Lagi Unjuk Rasa)

Indonesia ketika ini, lanjut dia, sedang dalam pembangunan manusia dan pembangunan perekonomian.

Di tengah keadaan ekonomi dunia yg lesu, stabilitas dalam negeri pun diharapkan tercipta agar pembangunan berjalan dengan lancar.

“Pembangunan telah bagus. Ekonomi dunia sulit, kalian masih eksis, angka pertumbuhan ekonomi kalian masih bagus dibandingkan negara lain. Artinya kami ini telah on the right track dalam pembangunan,” ujar Wiranto.

“Lalu mengapa kami membuat satu menjadi kekhawatiran mengenai eksistensi negara?” lanjut dia.

Wiranto sudah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian buat bersikap tegas terhadap aksi lanjutan unjuk rasa 4 November 2016 yg dahulu itu.

Tegas yg dimaksud adalah soal syarat-syarat unjuk rasa tersebut. “Jadi tatkala demonstrasi dikerjakan di tempat umum dan masyarakat umum sampai terganggu aktivitasnya, itu tak diperbolehkan. Polisi berhak membubarkan itu,” ujar Wiranto.

“Jangan sampai kebebasan menyuarakan pendapat melalui demonstrasi itu dimanfaatkan hal-hal yg mengganggu ketertiban umum, mengganggu eksistensi negara. Kalau itu dilaksanakan, berarti memang harus ada langkah keras dan tegas,” lanjut dia.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mulai kembali menggelar aksi damai jilid III pada 2 Desember 2016.

(Baca: GNPF MUI Gelar Aksi Damai pada 2 Desember 2016)

Panglima Lapangan GNPF MUI, yg juga Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman, mengatakan, aksi damai dikerjakan karena Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hingga kini belum ditahan pasca-ditetapkan sebagai tersangka dalam masalah dugaan penistaan agama.

“Aksi damai berdoa bagi negeri. Kami mulai milik tagline bersatu dan berdoa buat negeri. Aksi ini buat mempersatukan Indonesia dan mendoakan Indonesia agar selamat, tak tercerai-berai,” kata Munarman, di Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut mulai dikerjakan dengan shalat Jumat bersama, dengan posisi imam berada di Bundaran Hotel Indonesia. Sebelum shalat Jumat, doa bersama mulai dikerjakan di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

Kompas TV MUI Imbau Tak Ada Unjuk Rasa Kembali

Sumber: http://nasional.kompas.com